Naik Pesawat Wajib Pcr Bakal Mempunyai Efek Ke Jumlah Wisatawan?

  • Share
Calon penumpang pesawat udara menanti jadwal keberangkatan di Terminal Domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Sabtu (21/8/2021). Menurut pengurus bandara tersebut, terjadi kenaikan jumlah rata-rata penumpang harian sekitar 10-15 persen sehabis pemberlakuan hukum syarat perjalanan antar Pulau Jawa-Bali yang sanggup menggunakan hasil tes COVID-19 berbasis Antigen bagi penumpang yang sudah menerima vaksin COVID-19 porsi lengkap dan diprediksikan jumlah tersebut akan terus bertambah dengan turunnya tarif tes COVID-19 berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/rwa.
Foto: ANTARA FOTO/FIKRI YUSUF

Jakarta – Syarat naik pesawat di Jawa-Bali mesti melampirkan hasil negatif tes PCR menuai kritik. Pengusaha meminta pemerintah sanggup mengkaji ulang kebijakan ini alasannya sanggup mempunyai efek pada penurunan kunjungan wisatawan.

“Kami berharap pemerintah merivisi kebijakan tersebut dan mengharuskan turis menampilkan kartu vaksin tahap dua dan hasil swab antigen seumpama hukum sebelumnya,” ungkap Ketua Umum DPP IPI I Gede Susila Wisnawa, Senin (25/10/2021).

Guntur menjalankan kunjungan selama tiga hari ke sejumlah destinasi rekreasi di Bali. Riak kebangkitan pariwisata sudah mulai terlihat di Seminyak, Uluwatu, Pantai Pandawa, Kuta dan beberapa kawasan lainnya.

“Kami mencermati geliat industri pariwisata sejak dibukanya kembali kunjungan rekreasi ke Bali sejak 1 Oktober 2021. Kondisi ini sanggup menggerakkan kembali ekonomi rakyat, alasannya pariwisata menampilkan multiflyer effect yang besar ke UMKM dan jerih payah lainnya,” paparnya.

Baca Juga :  Viral Seruan 'Nggak Usah Bayar Utang Pinjol Ilegal', Ancaman Nggak Sih?

Instruksi MendagriNo 53 Tahun 2021 wacana PPKM Level 1-3 di Jawa dan Bali, menyebutkan selain menampilkan kartu vaksin, penumpang pesawat wajib menampilkan hasil tes RT-PCR (H-2). Sedangkan moda transportasi kendaraan beroda empat pribadi, sepeda motor, bus, kereta api, dan kapal maritim wajib menampilkan hasil tes antigen (H-1).

“Sejak pemberlakuan wajib PCR banyak turis yang membatalkan kunjungannya,” ungkap I Wayan Witana. Ia mencontohkan, travel yang dikelolanya membatalkan dua rombongan turis alasannya mereka keberatan dengan hukum PCR. Hal yang serupa dialami banyak pebisnis travel lainnya.

Sekjen IPI Arief Nicky mencemaskan kebijakan tersebut besar lengan berkuasa negatif pada industri pariwisata yang banyak tidak beroperasi selama pandemi covid-19.

“Saat ini masih banyak hotel dan kedai makanan yamg buka tutup menyaksikan pertumbuhan pandemi. Jangan hingga alasannya hukum PCR menghalangi kebangkitan pariwisata,” paparnya.

Guntur menyikapi ajuan IPI yang meminta pemerintah meninjau ulang standar PCR selaku hal positif. “Pemerintah perlu masukan dari pelaku jerih payah eksklusif keadaan real di lapangan,” kata Guntur.

Pembina IPI meminta manusia pariwisata menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan sertifikasi CHSE (Clean, Health, Safety, Environment). “Destinasi dan penyelenggara pariwisata mesti menampilkan jaminan terhadap turis terkait kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan,” tutur Guntur.

  • Share