Entrepreneur.co.id
Berita

Potensi Otoriter dalam Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden

Wancana dari amendemen Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 memang terus bergulir disaat memasuki masa jabatan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR di perode 2019 hingga 2024. Kemudian usulan telah mengubat masa dari jabatan presiden didalam amendemen tersebut memang dikhawatirkan hanya akan melanggengkan sebuah kekuasaan.

Pada awalnya rencana dari perubahan tersebut hanyalah sebatas menghidupkan kembali sebuah Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN. Akan tetapi dari ketua Fraksi Partai NasDem di MPR yaitu Johnnny G. Plate telah mengusulkannya masa jaatan dari seorang presiden yang memang harus menjadi salah satu sebua isu pembahasan bila dimana amendemen tersebut akan jadi dilakukan.

“Semua mahfum jiaka kalau kekuasaan panjang, kekuasaan tersebut tidaklah terbatas dan juga akan seperti yang ada di didalam UUD pada sebelumnya, hal itu akan dapat membuat kepemimpinan yang memang menjadi absolut, menjadi lebiah kepemimpinan yangj uga otoritaer” ujar dai Idil kepada pihak wartawan.

Tentu saja ketentuan dari masa jabatan presiden dan juga wakil presiden telah diatur didalam Pasal 7 UUD 1945 hasil dari amandemen.

Pada pasalnya yang berbunyi “Presiden dan juga Wakil Presiden telah memegang sebuah jabatan yang dimana selama lima tahun, dan seuusdahnya dapat dipilih kembali didalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kalai di masa jabatan.”

Maka dari itu merujuk kepada Pasal 7 UUD 1945 bahwa presiden dan juga wakil presiden maksimal menjabat paling lama yaitu sepuluh tahun ataupun dua periode. Dari Idil pun juga telah mengatakan aturan yang dimana telah berlaku disaat ini memang sudah ideal. Presiden dan juga wakil presiden pun telah dibatasi maksimal menjabat yaitu sepuluh tahun.

Kemudian Menurutnya memang sudah semestinya didalam sebuah negara demorasi kekuasaan dari presiden telah dibatasi. Idil pun juga memang tak ingin kekuasaan presiden seperti yang telah terjadi di era Soeharto atau Orde Baru, yang dimana masa jabatan dari presiden tak dibatasi, membuat dari sang jenderal kekuasaan slema 40 tahun lebihnya itu. “Itu akan menjadi sebuah ancaman yang besar bagi demokrasi di Indonesia. Masa jabatan presiden dibatasi untuk membatasi sebuah ruang absolutisme kepemimpinan” ujarnya.

Related posts

Pembatasan Truk Barang di Tol

Sakinatul Muhimmah

Tiga Warga Bekasi Dirawat di RS Usai Tersengat Tawon Ndas

Fey Bianca

IHSG Diramal Menguat Jelang Perundingan Dagang AS-China

Fey Bianca

Leave a Comment