Entrepreneur.co.id
Berita

Perludem Sarankan Revisi UU Pilkada Demi Larang eks Koruptor

Pihak para perkumpulan untuk pemilu dan juga demokrasi atau perludem telah menyarankan dimana bahwa komisi pemilihan umum atau KPU menyiapkannya revisi yang dimana Undang-undang Pilkada untuk melarang pencalonan terpidana kasus korupsti ataupun mantan dari korupto di Pilkada serentak di tahun 2020. Kemudian pihak direktur Eksekutif Perludem yaitu Titi Anggraini telah mengutarakan jika memang larangan tersebut telah diatur di dalam undang-undang, maka dari itu landasan hukum pun akan menjadi lebih kuat lagi.

“Di dalam pandangan kamu pun justru kami telah mendorong agar dimana pengaturan tersebut akan di adopsi di dalam regulasi yang dimana setingkat dengan undang-undang dikarenakan kalau itu pun diĀ  PKPU, memang akan mengandung sebuah kerentanan digugat para pihak ke MA” ujar dari Titi di saat dihubungi pada hari Jumat tanggal 4/10.

Lalu titik sebenarnya tak mempermasalahkah pihak KPU yan dimana tidak mencantumkan larangannya itu di dalam draf PKPU dari pencalonan Pilkada 2020 yang juga telah diuji oleh publik pada hari Rabu tanggal 2 oktober 2019 yang lalu.

Di juga telah menilai bahwa pihak KPU yang dimana sedang menyusun taktik untuk dapat meloloskan sebuah larangan pencalonan mantan dari koruptor. Oleh sebab itu di saat mengatur larangan tersebut di pemilu 2019 lewat PKPU Nomor 20 di tahun 2018 KPU telah digugat ke pihak Mahkamah Agung. Kemudian gugatan tersebut telah dilakukan oleh beberapa pihak caleg yang dimana pernah terjerat di dalam kasus korupsi seperti contohnya yaitu M Taufik Djekmon Emisi dan juga ada Wa Ode Nurhayati.

Pada bulan September tahun 2018, bahwa MA akan mengabulkannya gugatan sebuah uji materi untuk sebuah pembatalan larangan tersebut. Lalu PKPU 20/2018 itu telah dinilai bertentangan bersama dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 yang bertentangkan Pemilu. MA juga telah menyarankan jika dimana seharusnya larangan dari pencalonan mantan koruptor ada di tingkat undang-undang tersebut. Kemudian titi menilai di saat ini ialah kesempatan baik bagi pihak KPU yang dimana jika hal ini serius ingin membatasi hak politik bagi para koruptor tersebut.

Related posts

Data Ekonomi AS Buruk, The Fed Buka Opsi Turunkan Bunga Acuan

Fey Bianca

Peretas menargetkan data pribadi yang disimpan di universitas top Australia

Siti Lailatil Mukarromah

Empat Jasad Korban Jembatan Ambruk di Taiwan Ditemukan

Fey Bianca

Leave a Comment